Pada tahun 2019, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa memukau publik dengan sebuah visi futuristik yang sangat ambisius. Dalam pidato kenegaraan saat itu, ia membayangkan sebuah negara di mana kota-kota baru bermunculan, dihubungkan oleh jaringan kereta cepat atau “bullet train” yang membelah Johannesburg hingga Musina, dan menyambungkan Buffalo City dengan eThekwini.
Mimpi itu bukan sekadar soal transportasi, melainkan simbol modernitas demokrasi baru Afrika Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu hingga awal tahun 2026 ini, gema proyek raksasa tersebut perlahan meredup, menyisakan pertanyaan besar tentang kapan realisasinya akan benar-benar terjadi.
Target awal yang sempat dicanangkan pemerintah untuk meluncurkan layanan kereta penumpang berkecepatan tinggi pada akhir tahun 2025 kini resmi terlewati tanpa hasil nyata. Fokus pemerintah kini bergeser ke rencana yang lebih spesifik namun dengan lini masa yang lebih jauh, yaitu koridor Gauteng-Limpopo.
Departemen Transportasi (DoT) memproyeksikan layanan kereta cepat pertama yang menghubungkan kedua provinsi tersebut baru akan beroperasi pada tahun 2030. Rencana ini mencakup jalur sepanjang 500 kilometer dari Pretoria menuju Musina, melewati kota-kota strategis seperti Polokwane dan Louis Trichardt, dengan fase pertama pembangunan difokuskan pada rute Pretoria-Polokwane.
Secara spesifik, proyek Gauteng-Limpopo ini menjanjikan efisiensi waktu yang signifikan bagi para pelaju. Kereta ini ditargetkan mampu menempuh jarak antara ibu kota provinsi dalam waktu hanya 90 menit, jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan darat dengan mobil yang biasanya memakan waktu dua setengah jam melalui jalan tol N1.
Untuk mencapai target tersebut, kereta harus melaju dengan kecepatan rata-rata 177 km/jam dan mencapai kecepatan puncak setidaknya 200 km/jam di segmen tertentu. Meski angka ini masih di bawah rekor kereta peluru Jepang yang mencapai 320 km/jam, standar ini sudah cukup untuk memasukkan Afrika Selatan ke dalam jajaran negara dengan layanan kereta cepat.
Namun, di balik optimisme teknis tersebut, terdapat ketidakpastian administratif yang membayangi. Rencana Induk Kereta Api Nasional (National Rail Masterplan) yang seharusnya difinalisasi pada akhir 2025 sebagai kerangka kerja utama proyek ini, hingga kini belum terlihat hilalnya. Ketidakjelasan dokumen kebijakan ini berdampak pada kepastian pendanaan dan integrasi rute jarak jauh lainnya, seperti koridor Johannesburg-Durban yang juga sempat dipertimbangkan. Padahal, Presiden Ramaphosa sebelumnya menegaskan bahwa rencana induk tersebut akan menjadi kunci untuk merevitalisasi transportasi kereta api, baik di dalam kota maupun antar-pusat ekonomi utama.
Masalah pendanaan juga menjadi titik krusial dalam keberlanjutan mimpi ini. Meskipun pemerintah Afrika Selatan menyatakan ambisinya untuk mendanai proyek ini secara mandiri, Cina telah secara terbuka menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modal. Tanpa langkah konkret dalam memulai konstruksi yang dijadwalkan tahun ini dan tanpa kepastian dokumen rencana induk, proyek kereta cepat ini terancam tetap menjadi “mimpi di siang bolong” yang terus tertunda. Afrika Selatan kini berada di persimpangan jalan: antara membuktikan kedaulatan infrastrukturnya atau membiarkan visi besar tahun 2019 itu terkubur oleh birokrasi dan keterbatasan dana.
Pelayanan Buruk, Presiden Afrika Selatan ‘Terperangkap’ Selama 3 Jam di Kereta Komuter
