Sistem borongan dalam operasional bus antar kota antar provinsi atau AKAP? Mungkin beberapa dari Anda pernah mendengar dan mengingatkan pada taksi masa lalu yang mau mengangkut penumpang borongan.
Baca juga: Ada Pramugari di Bus AKAP, Dari Layani Penumpang Hingga Turunkan Barang di Bagasi
Namun, apakah dengan sistem borongan ini bisa berdampak besar bagi pengemudi dan awak bus? KabarPenumpang.com mengutip dari detik.com, ternyata sistem borongan bus AKAP sendiri sampai saat ini masih dianut oleh banyak perusahaan otobus.
Namun, direktur utama PT SAN Putra Sejahtera atau PO SAN, Kurnia Lesani Adnan mengatakan, dalam fenomena borongan, pihaknya sudah mengharamkan hal tersebut. Dia menyebutkan bahwa sistem ini perusahaan hanya perlu memberi sejumlah uang operasional kepada pengemudi dan kondektur.
Sehingga keuntungan dan kerugian selama perjalanan ditentukan oleh keduanya. Sani mengatakan, bila dalam satu hari itu penumpang banyak, maka pengemudi dan kondektur atau bisa disebut kenek tersebut akan untung.
Tetapi bila keadaannya berbalik alias sepi, maka akan ada kerugian dan pengemudi serta kenek harus nombok untuk urusan oeprasional. Sani menjelaskan, adanya sistem borongan juga membuka peluang kru bus lepas kendali di lapangan dan membuat berbagai cara untuk mendapatkan penumpang sebanyak mungkin.
“Kebijakan borongan itu membuat pengemudi dan kenek berlomba-lomba untuk menjadi maling bahasa kasarnya. Masih banyak PO itu yang dilepas, dia jalan cari sendiri. Masih ada beberapa PO dengan pola sistem borongan,” jelas Sani.
Selain itu mengemudikan bus, sistem borongan membuat para kru bus memiliki tugas lain, yakni mencari penumpang. PO SAN sendiri sudah menghilangkan praktik tersebut dan Sani menyebutkan masih banyak PO yang belum mempertegas pengemudi akan hal ini.
“Kalau kami jelas, pengemudi SAN itu memindahkan orang dari titik satu ke titik yang lain. Tapi masih banyak PO yang masih mencari orang untuk dipindahkan. Kalau pengemudi SAN itu nggak mikir nyari penumpang. Bukan ngompreng tapi memang mereka harus mencari penumpang. Kalau SAN nggak boleh,” kata Sani.
Sani menjelaskan contoh praktik sistem borongan di PO AKAP yakni biaya operasional normal butuh Rp4 juta, sedangkan borongan dari perusahaan hanya Rp3,5 juta. Rp4 juta tersebut pun pengemudi dan kenek belum mendapatkan apa-apa.
“Artinya, para sopir bus di jalan itu harus nyari uang Rp 1-1,5 juta atau sebanyak mungkin,” dia menambahkan.
