Agaknya sedikit aneh apabila bus yang Anda tumpangi hanya beranggotakan seorang pengemudi saja, tanpa kehadiran seorang kondektur. Bak dokter dan suster, nampaknya hubungan antara pengemudi bus dan kondektur ini memang tidak boleh terpisahkan. Mungkin Anda semua yang tinggal di Ibukota sejak puluhan tahun lalu masih ingat dengan kehadiran bus kota yang hanya beranggotakan pengemudi saja – dan hasilnya malah membawa defisit pendapatan terhadap operatornya.
Baca Juga: Bus Tingkat di Indonesia, Transformasi dari Moda Angkutan dan Wisata
Pukul mundur ke tahun 1993-an, dimana Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) mengalami tiga kerugian pasca menerapkan sistem Wajib Angkut Penumpang (WAP) – defisit anggaran, hubungan buruk antara perusahaan dan karyawan, dan ketidakpuasan penumpang.
Ketika menggunakan sistem WAP, terhitung ada banyak kecacatan yang dirasakan oleh sejumlah pihak, mengingat paradigma WAP yang mengisyaratkan awak bus untuk mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya.
Konflik Dua Arah
Dikutip KabarPenumpang.com dari laman historia.id, awak bus Patas AC (yang dioperatori oleh PPD) berkewajiban mengangkut sejumlah penumpang berdasarkan target dari PPD.
Namun di sisi awak bus, memenuhi target yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak perusahaan sedikit sulit untuk dicapai apabila mereka terlalu patuh pada peraturan lalu lintas dan peraturan yang berlaku pada tubuh PPD sendiri. Maka dari itu, para awak bus selalu kesulitan untuk memenuhi target dan berdampak pada minimnya uang setoran kepada perusahaan.
Pertentangan mulai terjadi tatkala pihak operator tidak suka dengan cara kerja dari awak bus yang terpaksa melanggar hanya demi memenuhi target – sedangkan awak bus menilai bahwa perusahaan terlalu banyak menuntut.
Penerapan Operasi Tanpa Kondektur
Situasi inilah yang menjadi titik balik bagi perusahaan untuk memperbaiki situasi yang sudah kadung memanas. Sistem WAP yang dianggap sudah tidak efektif lalu diganti dengan Rute Metode Baru (RMB). Salah satu aturan di RMB yang harus ditempuh adalah penghapusan peran dari kondektur, dimana PPD percaya bahwa pendapatan yang selama ini ‘bocor’ tidak lepas dari peran kondektur.
“Dari mencari penumpang sebanyak-banyaknya kepada memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” ungkap Sri Haryoso Suliyanto, dalam tesisnya yang berjudul “Perbandingan Sistem Wajib Angkut Penumpang dan Rute Metode Baru dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perum PPD”.
Lalu peran kondektur digantikan oleh kotak transparan (fare box) yang berfungsi sebagai penampung ongkos penumpang. Kotak ini sendiri terletak di bagian depan bus – tepatnya di samping pengemudi.
Baca Juga: Bus Listrik Untuk TransJakarta, Antara Harapan dan Realita
Malah Semakin Mundur
Ibarat “Manis di Awal, Pahit di Akhir”, ternyata perubahan sistem dari WAP ke RMB yang terjadi di tubuh PPD tidaklah berjalan sesuai harapan. Banyaknya oknum penumpang yang memasukkan uang ke fare box tidak sesuai dengan nominal yang ditentukan kala itu (Rp1.300) ternyata ‘sukses’ membuat kas PPD semakin berlubang.
Belum lagi penumpang yang nekat menggulung selembar kertaas dan memasukkannya ke dalam fare box – itu berarti ia sukses naik bus Patas AC secara cuma-cuma. Ya, penghapusan kondektur pada bus Patas AC kala itu menjadi satu blunder besar bagi PPD.
Lahirnya TransJakarta
Dibawah komando Sutiyoso yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 1997-2007, Jakarta mulai memperkenalkan sistem busway – dimana ini merupakan hasil dari seminar garapan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Bappenas bertajuk “Towards an Integrated Transportation System for Jabotabek”. Hadirnya busway merupakan jawaban dari gagalnya penerapan sistem WAP dan RMB yang mencakup penghapusan kondektur dari layanan bus kota.
