Industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik kini tengah bersiap menghadapi turbulensi ekonomi yang hebat akibat melonjaknya harga bahan bakar jet. Maskapai nasional Korea Selatan, Korean Air, baru saja mengumumkan transisi ke mode “manajemen darurat” sebagai langkah perlindungan terhadap dampak melambungnya biaya avtur yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
Keputusan ini diambil setelah harga minyak mentah melonjak lebih dari 50 persen sejak akhir Februari 2026, sementara harga bahan bakar jet global telah meningkat dua kali lipat dalam periode yang sama.
Dalam memo internalnya, Wakil Ketua Korean Air, Woo Ki-hong, menegaskan bahwa perusahaan akan menerapkan langkah-langkah pengurangan biaya internal guna memastikan stabilitas finansial di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah serupa juga diikuti oleh maskapai Korea Selatan lainnya seperti Asiana Airlines dan Air Busan. Para ahli menyebutkan bahwa maskapai di Asia kini menghadapi “kejutan ganda”, yakni lonjakan harga minyak global yang dibarengi dengan kelangkaan pasokan avtur regional, memaksa mereka untuk mengerem investasi dan memperlambat pemutakhiran armada.
Kondisi serupa merambat ke negara-negara tetangga, termasuk Cina dan Hong Kong. China Eastern Airlines memberikan peringatan bahwa gangguan global ini akan membebani kinerja operasional mereka sepanjang tahun 2026.
Banyak maskapai di Cina mulai menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), sementara kilang-kilang minyak di sana diperintahkan untuk menghentikan ekspor bahan bakar demi menjaga stabilitas harga domestik. Di Hong Kong, Cathay Pacific telah menerapkan biaya tambahan pada seluruh penerbangannya, yang memicu kenaikan harga tiket secara tajam bagi para penumpang.
Asia Tenggara pun tak luput dari dampak krisis energi ini. Singapore Airlines dan unit low-cost-nya, Scoot, telah menaikkan tarif untuk menutupi biaya avtur yang kini menyumbang sekitar 30 persen dari total pengeluaran mereka. Bahkan, pemerintah Singapura terpaksa menunda pemberlakuan pajak bahan bakar hijau yang semula dijadwalkan pada April 2026 demi meringankan beban maskapai.
Di Filipina, situasi bahkan lebih genting dengan deklarasi keadaan darurat energi nasional, di mana Presiden Ferdinand Marcos memperingatkan kemungkinan adanya pengandangan pesawat (grounding) akibat kelangkaan bahan bakar.
Meskipun maskapai besar seperti Qantas dan Singapore Airlines mencoba melakukan strategi relokasi rute untuk mengisi celah yang ditinggalkan maskapai Timur Tengah, maskapai kecil diprediksi akan menjadi pihak yang paling menderita.
Para ahli industri penerbangan mencatat bahwa maskapai dengan armada pesawat tua yang boros bahan bakar akan kesulitan bertahan karena memiliki keterbatasan ruang untuk melakukan efisiensi. Seiring dengan berlanjutnya konflik, peta persaingan dan cara kita terbang di masa depan dipastikan akan mengalami perubahan struktur yang signifikan.
Bagaimana Bisa Naiknya Harga Avtur Bakal Rugikan Maskapai dan Penumpang?
