Jepang, negara yang mempelopori revolusi kereta cepat lewat Shinkansen, kini tengah menghadapi krisis ambisi. Proyek prestisius Linear Chuo Shinkansen—kereta berbasis magnet (Maglev) yang diklaim sebagai yang tercepat di dunia—kini justru terjebak dalam ketidakpastian besar yang mengancam masa depannya.
Proyek ini awalnya dirancang untuk menghubungkan Tokyo dan Nagoya hanya dalam waktu 40 menit, dengan kecepatan fantastis mencapai 500 km/jam. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Masalah lingkungan, birokrasi, dan lonjakan biaya telah mengubah proyek “kereta masa depan” ini menjadi subjek perdebatan sengit mengenai urgensinya di era modern.
Salah satu ganjalan terbesar datang dari Prefektur Shizuoka. Pemerintah daerah setempat menolak keras pembangunan terowongan di wilayah mereka karena kekhawatiran akan dampak lingkungan terhadap Sungai Oi. Warga dan pemerintah setempat khawatir pembangunan tersebut akan menguras cadangan air tanah yang sangat krusial bagi pertanian dan industri lokal.
Tanpa izin dari Shizuoka, jalur utama yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi Jepang ini praktis terputus di tengah jalan, membuat target operasional yang awalnya ditetapkan tahun 2027 kini mustahil tercapai.
Selain kendala teknis dan lingkungan, kritikus mulai mempertanyakan, Apakah Jepang masih membutuhkan kereta yang lebih cepat? Dengan populasi Jepang yang menyusut dan menua, kebutuhan akan mobilitas massal berkecepatan tinggi tidak selonjakan beberapa dekade lalu.
Pasca pandemi, tren perjalanan bisnis antara Tokyo dan Osaka menurun drastis seiring populernya pertemuan virtual. Hal ini memicu pertanyaan apakah investasi triliunan Yen ini akan sebanding dengan jumlah penumpang nantinya.
Proyek Maglev ini diperkirakan menelan biaya lebih dari 9 triliun Yen (sekitar Rp950 triliun). Dengan inflasi global dan kenaikan harga material, angka ini diprediksi akan terus meroket. Para pengamat mulai khawatir bahwa alih-alih menjadi kebanggaan nasional, proyek ini justru bisa menjadi “beban putih” (white elephant) yang membebani ekonomi negara.
Jepang kini berada di persimpangan. Di satu sisi, membatalkan proyek berarti mengakui kegagalan pada ambisi teknologi paling mutakhir mereka. Di sisi lain, memaksakan proyek yang ditentang warga lokal dan memiliki risiko finansial tinggi bisa menjadi bencana ekonomi jangka panjang.
Linear Chuo Shinkansen kini bukan sekadar proyek transportasi, melainkan ujian besar bagi Jepang: mampukah mereka menyelaraskan ambisi teknologi tinggi dengan realitas sosial dan lingkungan di abad ke-21?
