Bagaimana kabar pembangunan proyek jalur kereta api dari Makassar ke Parepare? Saat ini dikatakan bahwa proyek tersebut akan mulai beroperasi secara komersial pada 2022 mendatang dan mundur dua tahun dari jadwal sebelumnya yakni tahun 2020.
Baca juga: Jalur Kereta Parepare-Makassar Dicanangkan Beroperasi Pertengahan 2020
Keterlambatan ini karena jalur kereta api tersebut pembiayaannya melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Di mana dikatakan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bahwa proyek kereta api Makassar menuju Parepere merupakan yang pertama melibatkan swasta.
“Ini adalah contoh keberhasilan membangun proyek kereta api yang pertama kalinya di bangun oleh swasta, karena selama ini pemerintah yang membangun dengan APBN,” ujar Budi Karya yang dikutip KabarPenumpang.com dari berbagai laman sumber.
Hal ini juga dikatakan direktur Utama PTPP Novel Arsyad, di mana pihaknya pun telah melakukan penandatanganan fasilitas sindikasi pinjaman berjangka senior dan pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Untuk diketahui, perjanjian Pembiayaan Proyek Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dilakukan antara PT Celebes Railway Indonesia (CRI) dengan PT Indonesia Infrastructure Finance (PII) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau SMI.
Novel menjelaskan, nantinya jalur tersebut akan melayani Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi lima Kabupaten atau Kota, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar, dan Kota Parepare.
“Nantinya, jalur Kereta Api Makassar–Parepare tersebut akan berperan sebagai sarana transportasi untuk mendukung permintaan angkutan penumpang dan perpindahan barang serta membangun konektivitas nasional,” kata dia.
Menurutnya, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Pemerintah, proyek pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Parepare ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami yakin dana yang dihimpun dari sindikasi pembiayaan ini akan sangat berguna untuk mempercepat pembangunan proyek jalur Kereta Api Makassar–Parepare beserta infrastruktur pendukungnya. Komitmen perusahaan untuk menyelesaikan program infrastruktur nasional tersebut juga harus dibarengi dengan strategi pendanaan yang konservatif,” pungkasnya.
Melalui perjanjian tersebut, proyek yang dikembangkan CRI ini mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi senilai Rp 693,83 miliar. Pinjaman yang diberikan dengan skema musyarakah mutanaqisah ini akan digunakan untuk dua bagian. Pertama untuk membiayai konstruksi, pengujian dan uji coba, serta penyelesaian Emplasemen Stasiun Pelabuhan Garongkong sebagai salah satu bagian dari Prasarana Perkeretaapian Segmen B dan Prasarana Perkeretaapian Segmen F dari jalur KA Makassar-Parepare.
Kemudian bagian kedua, yakni untuk membiayai bunga selama masa konstruksi, dengan menggunakan skema konvensional maupun syariah. Dalam proyek perkeretaapian ini, Kemenhub mendapat dukungan dari Kemenkeu melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), di mana PII ditugaskan sebagai pelaksana fasilitas.
Baca juga: Jalur Kereta di Sulawesi, Nyaris Tak Terdengar Tapi Ada Bukti Jejak Sejarahnya
Fasilitas PDF ini dimulai dari penyusunan Final Business Case (FBC), pendampingan dalam pengadaan badan usaha pelaksana, sampai dengan tahapan pemenuhan pembiayaan (financial close). Menurut Budi Karya, skema pembiayaan ini telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta adanya pemikiran kreatif agar proyek bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
