“Belt and Road Initiative” dari Cina, Ibarat Madu dan Racun Bagi Negara Berkembang

(Council on Foreign Relations)

Tahun 2013, kampanye Belt and Road Initiative China resmi diluncurkan, dan kawasan Asia Tenggara dijadikan prioritas utama proyek investasi infrastruktur tersebut. Salah yang dikenal publik adalah rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi baru dari  Kunming, Ibu Kota Provinsi Yunnan di Selatan Cina ke Laos.

Baca juga: Terkendala Utang, Mahathir Tinjau Berbagai Proyek Kereta di Malaysia

Tak hanya itu jalur kereta api berkecepatan tinggi juga dibuat Beijing untuk menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura, serta beberapa proyek lainnya. KabarPenumpang.com merangkum dari cfr.org (15/6/2018), Pemerintah Laos mendorong negaranya maju melalui jalur kereta api dengan nilai investasi mencapai US$5,8 miliar, atau setara dengan Rp83 triliun.

Dengan jalur kereta api tersebut, dipercaya akan mengubah Laos menjadi pusat transportasi bagi kawasan itu. Apalagi Laos adalah negara yang hanya mempunyau akses daratan, maka dengan jalur kereta api di harapkan akan meningkatkan pariwisata mereka.

Perdana Menteri Laos, Thongloun Sisoulith menyebutkan, proyek kereta api sangat penting bagi pembangunan negara. Hal ini juga menurunkan kekhawatiran yang dikemukakan beberapa lembaga keuangan terkait potensi kereta api sebagai beban hutang.

Tak hanya Laos, Filipina pun terus mendekatkan diri untuk mendapatkan proyek Belt and Road tersebut. Bahkan Presiden Indonesia, Joko Widodo juga melihat investasi dan pembiayaan infrastruktur Cina sebagai bagian penting untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia.

Namun hal lain terungkap beberapa bulan terakhir, dimana para pemimpin dan masyarakat negara Asia Tenggara khawatir terkait potensi kerugian Belt and Road. Mereka menyadari hal tersebut setelah Sri Lanka tahun lalu akhirnya semakin bergantung pada pembiayaan Cina dan akhirnya memberikan Cina sewa Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun demi mengurangi utang.

Kepala Dana Moneter Internasional, Christine Lagarde memperingatkan pada bulan April bahwa proyek Belt and Road sebagian besar merupakan pinjaman dan bukan hibah, sehingga bisa menyesatkan dan membebani negara-negara berkembang penerima. Hal ini bisa membuat negara tersebut terperangkap utang dan tidak bisa membayar kembali pada perusahaan Cina atau pemberi pinjaman.

Hingga akhirnya pun Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengambl pandangan baru untuk mengkaji ulang apakah proyek yang didukung Cina di Malaysia seperti salah satunya jalur kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura. Meski beberapa proyek di kaji kembali bahkan ada beberapa yang dibatalkan, tetapi Malaysia tetap berhubungan baik dengan Cina.

Sedangkan Thailand pun juga melakukan pengkajian kembali terhadap nilai proyek Belt and Road tersebut. Tetapi Thailand berjanji untuk menghubungkan proyek pembangunan pesisir timurnya dengan inisiatif Belt and Road serta menyambut jalur kereta berkecepatan tinggi.

Tetapi masalah-masalah utang Belt and Road pada negara-negara lain, dan potensi biaya tinggi serta utang tinggi yang terkait dengan jalur kereta api, bisa membuat pemerintah was-was terhadap prakarsa Cina ini. Konstruksi akhirnya dimulai di jalur kereta api melalui Thailand, tetapi bulan ini pemerintah Thailand mengumumkan bahwa mempertimbangkan peluncuran dana investasi regional.

Baca juga: Cina Kembali Tunggangi Proyek Kereta Cepat, Kali Ini Garap Skandinavia

Negara-negara terkecil di kawasan itu, seperti Laos, telah menjadi sangat bergantung pada Cina sehingga mereka mungkin merasa tidak punya pilihan selain menerima proyek Belt and Road.