Dengan Regulasi Terpadu, MRT Jakarta Mampu Kurangi Subsidi Pemerintah

Acara pembukaan workshop MRT Underground Goverment (KabarPenumpang.com)

Ruang bawah tanah saat ini sudah digunakan untuk pembuatan arus lalu lintas Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang akan hadir pada Maret 2019 mendatang. Dari aspek hukum , tentang ruang bawah tanah sendiri ada dalam Peraturan Gubernur atau Pergub No. 167/2012.

Baca juga: PT MRT Jakarta: Dibutuhkan Tiga Payung Hukum Untuk Pengembangan Ruang Bawah Tanah MRT

MRT memanfaatkan lahan ruang bawah tanah ini dikarenakan lahan atas kurang untuk area pembangunan, ruang alternatif bagi pejalan kaki dan peluang dalam mengintegrasikan transportasi sekitarnya. Pemilihan ruang bawah tanah oleh PT MRT Jakarta sebenarnya ada keuntungan selain hal-hal diatas yakni bisa membentuk sebuah jaringan kawasan atau TOD.

Pada fase pertama ini, MRT ingin adanya regulasi untuk mengatur terkait pembebasan lahan, utility yang akan digunakan hingga koordinasi di lahan-lahan publik. Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, saat ini hubungan antara publik ke publik, publik ke komersial baru diberikan kewenangan dan belum diberikan terkait aturannya.

“Contohnya seperti interkoneksi perjalanan, dimana ada satu bangunan yang interkoneksi dengan MRT. Jika kita mengenakan fee interkoneksi ini kan harus ada payung hukumnya,” ujar William yang ditemui KabarPenumpang.com pada Workshop di Balai Kota, Rabu (6/12/2017).

Dia mengatakan, saat ini yang diharapkan MRT Jakarta adalah Peraturan Gubernur dalam jangka pendek, UU Pertanahan, UU terkait kekhusussan Ibu Kota hingga Perda bawah tanah yang akan menjadi payung hukum kedepannya. Menurut William, aturan-aturan ini diharapkan bisa segera mendukung semua hal yang terkait tersebut.

“Hubungan pengaturan kawasan publik di kawasan TOD, kami mengajukan ke pemerintah untuk mengelola itu, jika bersama pihak ketiga nanti kita buat masterplan lagi,” ujar William.

William juga mengatakan bila bersama dengan operator transportasi lain sama-sama diuntungkan sebab ada aspek komersial yang sangat penting. Apalagi jika PT MRT diberikan untuk megelola revenue yang ada di kawasan.

Baca juga: Ini Dia Penampakan MRT Jakarta di Jepang

“Kalau pemberlajaran kita, di beberapa negara operator transportasi dunia, revenue ini bagian untuk mengurangi subsidi pemerintah dari 100 persen hingga nol persen secara perlahan. Jadi masyarakat sendiri bisa merasakan harga subsidi tanpa ada bantuan dari pemerintah dengan mengelola TOD ini,” jelasnya.