PT Kereta Cepat Indonesia Cina (PT KCIC) masih saja berkutat dengan masalah pembebasan lahan untuk jalur kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Lamanya pergerakan dalam pembebasan lahan ini membuat relasi Indonesia dalam proyek ini, Cina seakan tidak sabar untuk segera melanjutkan proyek ini ke tahapan selanjutnya. Hingga ada pernyataan yang mengatakan, “Perlukah Beijing mempimpin proyek ini, atau bisa saja Beijing mengundurkan diri menjadi partner”.
Baca Juga: Tidak Gunakan APBD, Pembangunan Kereta Cepat Tersandung Masalah Pembebasan Lahan
Proyek senilai lebih dari US$5 miliar ini merupakan sebuah konsorsium perusahaan dari dua negara, yang juga bertanggung jawab atas konstruksi serta pengoperasiannya. Ini juga merupakan kartu As Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan infrastuktur transportasi di Indonesia.
Dihimpun KabarPenumpang.com dari laman asia.nikkei.com (10/8/2017), dalam sebuah pertemuan pada akhir bulan Juli kemarin, Presiden Jokowi mempertanyakan kinerja Menteri Transportasi dan pejabat terkait lainnya mengenai minimnya progress dari proyek kereta cepat Jakarta – Bandung ini.
Sejak menghadiri seremoni groundbreaking pada bulan Januari 2016 lalu, namun orang nomor satu di Indonesia ini tidak melihat adanya perkembangan signifikan dari proyek ini. Pihak PT KCIC juga mengaku belum menerima pinjaman yang disepakati dengan sebuah bank di Cina pada bulan Mei kemarin karena pihak KCIC telah gagal memenuhi persyaratan yang diajukan, salah satunya adalah urusan mengakuisisi lahan yang diperlukan.
Ada sedikit kecurangan yang dilirik Jokowi manakala pihak konsorsium mengklaim sudah berhasil mengakuisisi 85 persen lahan yang dibutuhkan pada bulan Januari lalu, namun angka tersebut tidak sama dengan laporan yang masuk pada bulan Juli kemarin, yaitu hanya sebesar 55 persen. Dari situ, Presiden Jokowi menganggap pihak PT KCIC telah melebih-lebihkan angka perkembangan pembebasan lahan tersebut.
Baca Juga: CRH380A, Kereta Tercepat Kedua di Dunia, Siap Layani Jalur Jakarta – Bandung
Pinjaman dari pihak Cina tidak akan cair sebelum PT KCIC berhasil mengakuisisi 100 persen lahan yang hendak dijadikan prasarana transportasi tersebut, dan memaksa pihak Indonesia untuk mempertimbangkan konsesi tambahan untuk mendapatkan dana dengan lebih cepat. Konsorsium tersebut sebelumnya diberi hak untuk mengoperasikan kereta cepat Jakarta – Bandung tersebut selama 50 tahun, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2019.
Namun karena hampir tidak mungkin proyek ini selesai pada 2019, maka pihak Indonesia setuju untuk merevisi ketentuan kesepakatan tersebut menjadi 50 tahun terhitung sejak tanggal selesainya pembangunan. Dengan begitu, pihak Cina memiliki lebih banyak waktu untuk menutup investasinya.
Ada juga beberapa pihak menyarankan agar Cina menaikkan sahamnya menjadi sekitar 90 persen dari yang saat ini hanya 40 persen, dan meminta Cina untuk memimpin proyek tersebut. Diketahui sebelumnya, pihak Indonesia akan menjalin kerja sama dengan menghadirkan bullet train khas Jepang, Shinkansen. Namun tawaran Cina tentang kemitraan publik – swasta tanpa biaya membuat pihak Indonesia tergoda, dan lalu meninggalkan Jepang. Kontrak tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober 2014 silam.
Baca Juga: Sistem Deteksi Dini Bencana Lengkapi Teknologi Kereta Cepat Jakarta – Bandung
Konsorsium tersebut mendesak pemerintah untuk menanggung biaya jika proyek tersebut gagal. Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa kaitan kereta api pada dasarnya merupakan inisiatif bisnis swasta terlepas dari fakta bahwa perusahaan yang memimpin proyek tersebut adalah milik negara.
Bak berjalan di atas treadmill, proyek ini hampir tidak menunjukkan kemajuan di lapangan dalam kurun waktu dua tahun ke belakang. Bahkan, sempat tersiar kabar bahwa ada pembicaraan yang menjurus ke perubahan rute. Lalu, bagaimana nasib proyek ini ke depannya?
