Seperti di Indonesia, Proyek Kereta Cepat India Juga Tersandung Soal Pembebasan Lahan

Ilustrasi Kereta Cepat. Sumber: Moneycontrol

Ternyata, tidak hanya proyek kereta peluru Indonesia saja yang ‘mandek’, India pun mengalami nasib yang hampir serupa. Kurang lebih satu tahun yang lalu, India secara resmi mulai menggarap kereta cepat yang menghubungkan Mumbai dengan pusat ekonomi di sana, Ahmedabad. Namun setahun berselang, kontraktor hanya mampu membebaskan lahan sekitar 0,9 hektar saja – dari 1.400 hektar lahan yang diperlukan. Inikah pertanda proyek kereta cepat India ini tidak akan berjalan mulus?

Baca Juga: Lintasi Hutan di Karawang, Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Optimis Tuntas Akhir Tahun

Sebagaimana yang dilansir KabarPenumpang.com dari laman bloomberg.com (17/10/2018), perkara pembebasan lahan juga mewarnai proyek pembangunan jaringan kereta cepat di India. Para petani yang lahannya digusur oleh kontraktor merasa tidak puas dengan kompensasi yang mereka dapatkan dan lebih memilih untuk enggan angkat kaki.

Ya, proyek kereta cepat ini akan jadi batu lompatan bagi Indian Railways, dimana operator kereta dan masyarakat India akan merasakan sebuah perubahan yang signifikan semasa 165 tahun Indian Railways berada di negara penghasil film Bollywood.

“Pembebasan lahan merupakan masalah yang sangat umum di India dan banyak proyek yang tertunda akibatnya,” ungkap Raghbendra Jha, seorang profesor ekonomi di Australian National University. “Saya telah melihat banyak contoh kasus seperti ini – yang berkaitan dengan pembebasan lahan,” tandasnya.

Jika ditelisik lebih dalam, semakin banyak protes yang berkembang di masyarakat, maka itu akan semakin mencoreng citra dari Perdana Menteri Narendra Modi,orang yang selama ini mengimplementasikan beragam proyek, khususnya di ruang lingkup kereta api.

Pada 22 November kemarin, sekelompok petani yang terdampak dari proyek ini mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Gujarat. Mereka menuntut Pemerintah untuk mengambil sikap atas apa yang telah menimpanya. Selain itu, para petani ini juga mempertanyakan sikap Pemerintah yang seolah mengikhlaskan lahan pertanian di India untuk sebuah proyek yang dikerjakan oleh kemitraan publik dan swasta.

Baca Juga: Jalan di Tempat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Masih) Terbelit Pembebasan Lahan

“Kami sudah berkomitmen untuk mengatasi masalah petani yang terkena dampak – akan kami pertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh agar para petani mau membebaskan lahannya,” kata Dhananjay Kumar, juru bicara dari National High Speed Rail Corporation.

Jika sudah seperti ini, akankah National High Speed Rail Corporation bisa memenuhi target untuk mulai beroperasi pada Agustus 2022 mendatang?