Jagat pemberitaan sedang diramaikan dengan insiden pengusiran pesawat Susi Air dari hanggarnya di Bandara Malinau, Kalimantan Utara pada 2 Februari lalu. Peristiwa itu pun berujung polemik dengan dilayangkannya somasi dari pihak Susi Air kepada Pemkab Malinau, dimana ada tuntutan permohonan maaf dan ganti rugi sebesar Rp8,9 miliar.
Baca juga: Piaggio P180 Avanti – Mampu Tandingi Jet Bisnis Dengan Bentuknya Yang Unik!
Terlepas dari polemik yang masih terus bergulir, menarik untuk melihat sepak terjang Susi Air, dan setiap yang terkait Susi Air tentu akan terindeks pada keyword “Bu Susi,” yakni pemiliknya adalah Susi Pudjiastuti, eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang punya citra kerja positif di masa pemerintahan pertama Jokowi.
Berbicara terkait Susi Pudjiastuti memang tidak ada habisnya. Selain sepak terjangnya sebagai menteri yang dikenal garang dengan jargon “Tenggelamkan!” ini, sepak terjang Susi dari pengusaha laut ke udara tentu juga menarik dibahas. Betapa tidak, bermodal hanya dua unit pesawat, maskapai charter dan berjadwal miliknya, Susi Air, berkembang dengan cepat ke seluruh penjuru Indonesia dan meraup sekitar Rp300 miliar sekitar tahun 2012 lalu.
Disarikan dari laman resmi perusahaan dan sumber lainnya, PT. ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air) resmi berdiri sekitar bulan November 2004. Bermodal dua unit pesawat Cessna Caravan ,Susi Air awalnya didirikan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di Pangandaran ke Jakarta. Dengan menggunakan pesawat, lobster yang dikirim lebih segar dan tingkat kematiannya pun jadi lebih rendah.
Keberhasilannya mempersingkat waktu pengiriman produk perikanan hingga berkembang menjadi bisnis aviasi tak lepas dari peran sang suami, Christian von Strombeck, yang merupakan seorang pilot asal Jerman.
Pada saat itu, hanya berselang sebulan sejak Susi membeli pesawat untuk mengangkut ikan, gempa dan tsunami menerjang Aceh. Ribuan orang meninggal dunia dan hampir semua akses transportasi yang masuk ke Aceh terputus. Atas inisiatifnya sendiri, Susi meminjamkan pesawatnya untuk mengangkut bantuan selama dua pekan.
Namun, ketika Susi akan menarik kembali pesawatnya banyak organisasi kemanusiaan yang ingin tetap memakai pesawatnya. Mereka bersedia menyewa pesawat Susi untuk mengirim bantuan ke Aceh. Dari sini, Susi kemudian terpikir untuk secara serius terjun ke bisnis penerbangan dengan memfokuskan Susi Air sebagai maskapai charter.
Sejak saat itu, sebagai maskapai charter, Susi Air bisa dibilang memanen untung besar berkat demand tinggi. Terbukti, dua tahun setelahnya, maskapai itu mulai merambah penerbangan atau rute berjadwal yang berbasis di Medan dan terus berkembang di luar medan, mencakup Banda Aceh, Padang, Dabo, Bengkulu, Jakarta, Pangandaran, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Malinau, Kupang, Masamba, Manokwari, Biak, Nabire, Timika, Jayapura, Wamena, dan Merauke, dengan melayani total 200 penerbangan perintis.
Basis operasional dan penerbangan sebanyak itu didukung setidaknya oleh total lebih dari 140 pilot, 75 insinyur dan mekanik pesawat dan 650 staf darat, dan pendukung lainnya, dengan mengoperasikan 49 armada pesawat, terdiri dari 32 Cessna Grand Caravan C208B, 9 Pilatus PC-6 Turbo Porter, 3 Piaggio P180 Avanti II, 1 Air Tractor AT802 “Fuel Hauler”, 1 Piper Archer PA-28, dan 1 LET 410 untuk pesawat sayap tetap. Susi Air juga melengkapi armadanya dengan helikopter sejak akhir 2009 dengan 1 Agusta Westland Grand A109S dan 1 Agusta Westland Koala A119.
Akan tetapi, eksistensi Susi Air di jagat penerbangan perintis charter dan berjadwal mulai terancam usai virus Corona masuk ke Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif di Indonesia Lawyers Club (ILC) Tv One besutan Karni Ilyas, sekitar akhir April lalu, Susi Pudjiastuti mengaku usaha penerbangannya (Susi Air) mengalami situasi yang sulit akibat wabah virus corona atau Covid-19. Ia memperkirakan, Susi Air mungkin masih bisa bertahan dua sampai enam bulan ke depan lagi.
Baca juga: Mengenal Jasa Penerbangan Charter di Indonesia
“Dua sampai enam bulan, tergantung kita lihat situasi belakangan. Tapi, dengan catatan enggak bayar kewajiban, bisa bertahan sampai sana,” ujarnya.
“Karyawan sebagian ada yang kita rumahkan, kita kurangi salary. Tutup beberapa cabang. Ada (PHK), harus, mau tidak mau,” tambahnya.
