Perancis kini tengah menghadapi perdebatan sengit mengenai masa depan transportasi publiknya. Sebuah laporan terbaru yang diajukan kepada Kementerian Transportasi Perancis membawa kabar mengejutkan bagi jutaan komuter: tarif transportasi publik disarankan untuk naik hingga dua kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk menutup celah pendanaan yang kian lebar serta ambisi besar dalam melakukan dekarbonisasi di sektor transportasi.
Latar belakang dari usulan drastis ini adalah tekanan finansial yang luar biasa pada operator transportasi nasional dan regional. Laporan tersebut menekankan bahwa subsidi dari pemerintah pusat dan daerah saat ini sudah tidak mencukupi untuk menopang biaya operasional yang terus melonjak, terutama akibat kenaikan harga energi dan kebutuhan mendesak untuk memodernisasi infrastruktur. Selama ini, biaya transportasi publik di Perancis sangat bergantung pada dukungan dana publik dan pajak perusahaan, namun model ini dinilai tidak lagi berkelanjutan dalam jangka panjang.
Jika usulan ini disetujui, dampaknya akan terasa di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengguna kereta cepat TGV hingga bus lokal di daerah pedesaan. Para ahli yang menyusun laporan tersebut berargumen bahwa kenaikan tarif adalah langkah yang tak terhindarkan jika Perancis ingin memiliki jaringan transportasi yang andal, modern, dan ramah lingkungan.
Dana segar dari kenaikan tiket diharapkan dapat mempercepat transisi menuju armada bus listrik dan perluasan jaringan kereta api yang lebih efisien guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
Namun, usulan ini langsung memicu kekhawatiran mengenai daya beli masyarakat. Di tengah inflasi yang masih membayangi, kenaikan tarif hingga dua kali lipat dianggap sebagai beban berat, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada transportasi umum untuk bekerja.
Para penentang kebijakan ini memperingatkan bahwa kenaikan harga yang terlalu tajam justru bisa menjadi bumerang, di mana masyarakat mungkin akan kembali memilih menggunakan mobil pribadi jika biaya transportasi publik dianggap tidak lagi ekonomis, yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan target emisi nol karbon.
Hingga saat ini, Kementerian Transportasi belum memberikan keputusan final mengenai apakah mereka akan menerapkan usulan ini secara penuh atau mencari jalan tengah melalui skema kenaikan bertahap. Namun, satu hal yang pasti: perdebatan mengenai siapa yang harus membayar biaya mobilitas hijau di Perancis kini menjadi topik panas yang akan menguji keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur masa depan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat saat ini.
Oleh-oleh Kunjungan Prabowo ke Paris, LRT Bandung Digarap Perancis
