Berbagai maskapai di Amerika Serikat (AS) ramai-ramai mulai melakukan PHK besar-besaran. Hal itu terjadi lantaran ambang batas larangan maskapai untuk mem-PHK karyawan sudah berakhir di awal bulan ini.
Baca juga: Maskapai Eropa Kurangi Pekerja, Amerika Serikat Bersiap Menyusul
Di samping itu, bailout atau paket stimulus tambahan dari pemerintah untuk menahan maskapai agar melakukan PHK secara massif juga masih tersendat menyusul perbedaan pendapat antara Partai Republik yang menguasai Senat dengan Partai Demokrat yang menguasai DPR.
Pertengahan Maret lalu, melalui Airlines for America (A4A), maskapai penerbangan di AS telah meminta paket bailout dari pemerintah, berkisar antara $45 miliar hingga $65 miliar atau sekitar Rp924 triliun. Meskipun sempat tarik-menarik angka, kongres akhirnya menyetujui paket stimulus sebagai bagian dari bantuan dan undang-undang keamanan ekonomi akibat virus Corona. Syaratnya, operator tidak boleh memberhentikan atau mem-PHK pekerja sampai 1 Oktober 2020.
Setelah tanggal tersebut, praktis, PHK karyawan tak bisa dibendung bila tanpa dibarengi dengan paket stimulus lanjutan dari pemerintah, mengingat kemampuan finansial maskapai memang sudah sangat tertekan dengan anjloknya jumlah penumpang komersial.
Terbukti, belum lama ini, maskapai AS mulai mengumumkan PHK karyawan secara besar-besaran. BBC Internasional melaporkan, maskapai penerbangan American Airlines mengatakan telah memecat 19 ribu pekerja. Sementara United Airlines melakukan PHK terhadap 13 ribu pekerja. Bila tak ada langkah konkret, beberapa maskapai besar AS lainnya diyakini bakal menyusul kedua maskapai.
Celakanya, PHK massal oleh maskapai AS diprediksi bakal berefek domino. Dilansir rt.com, juru bicara Allied Pilots Association (APA) sekaligus pilot American Airlines, Kapten Dennis Tajer, menyebut, PHK puluhan ribu karyawan akan mengancam 10 juta lapangan pekerjaan di sektor lain yang didukung mereka (karyawan di industri penerbangan). Muara dari semua itu, angka pengangguran jauh meningkat dari sekedar hitungan di atas kertas.
Selain itu, ia menyebut, saat ini tekanan finansial yang dihadapi perusahaan penerbangan mustahil untuk mencegah PHK terjadi.
Menyikapi PHK massal maskapai AS, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah meminta maskapai penerbangan besar untuk menunda langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawan, seiring berakhirnya paket bantuan.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan, parlemen menjanjikan bantuan sekitar 32 miliar dolar AS atau sekitar Rp470 triliun, melalui undang-undang bipartisan baru yang berdiri sendiri. Regulasi itu dijanjikan pada awal 2021 untuk melindungi pekerja dari PHK hingga Maret mendatang. Selain itu, akan memperpanjang bantuan yang sudah berakhir selama enam bulan lagi dalam paket yang lebih luas.
