Bus listrik di Indonesia semakin banyak digunakan dewasa ini. Bukan hanya sebagai angkutan umum jarak dekat tetapi juga untuk perjalanan jarak jauh.
Hal ini terlihat di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya yang sudah menggunakan bus listrik. Ternyata, penggunaan bus listrik bisa menekan biaya subsidi per kilometernya hingga 29 persen untuk setiap bus bila dibandingkan dengan bus konvensional.
Hal tersebut diungkap oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia. Mereka mengungkap temuan ini dari hasil studi di tiga kota yaitu Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta.
Ketiga kota tersebut dipilih karena dinilai sangat siap melakukan elektrifikasi transportasi publik. Direktur Asia Tenggara ITDP Gonggomtua Sitanggang mengatakan dengan berkurangnya biaya operasional, dana subsidi berpeluang direalokasikan untuk hal lain, seperti membuka rute baru atau menambah jumlah armada.
“Ataupun mengembangkan jaringan bus itu sendiri, misalnya feeder ataupun layanan first mile dan last mile-nya,” kata Gonggomtua yang dikutip dari tempo.co.
Dia mengatakan, secara keseluruhan, penggunaan bus listrik bisa menekan biaya operasional 23 persen untuk bus besar; 21 persen untuk mobil penumpang umum; dan 6,67 persen untuk bus medium. Selain manfaat ekonomi, ITDP juga mengungkap bahwa penggunaan bus listrik di ketiga kota tersebut bisa menurunkan emisi hingga 66,67 persen pada 2040.
Gonggomtua juga menyebut elektrifikasi transportasi publik membutuhkan investasi yang besar, sehingga memerlukan insentif dari pemerintah pusat. Hal ini karena pihaknya sadar bahwa biaya implementasi awalnya masih cukup tinggi sehingga perlu ada intervensi dari pemerintah pusat.
“Berdasarkan estimasi, elektrifikasi 100 persen di Pekanbaru, Surabaya, dan Surakarta—yang ditargetkan tercapai pada 2036—membutuhkan biaya hingga Rp2,45 triliun, baik untuk pengadaan bus listrik maupun infrastruktur pengisian daya. Bila tidak ada dukungan fiskal dari pemerintah pusat, elektrifikasi ini akan memberi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Gonggomtua.
Menurut ITDP, anggaran elektrifikasi di Surabaya dan Surakarta bisa meningkat menjadi tiga persen dari APBD, dari yang tadinya sekitar satu persen. Sementara di Pekanbaru, anggarannya bisa melebihi DKI Jakarta dan Semarang yang saat ini berada pada kisaran 3–5 persen. Meskipun saat ini, pemerintah kota Pekanbaru sendiri sudah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur alokasi anggaran 5 persen dari APBD untuk transportasi publik.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengapresiasi hasil studi yang telah dikerjakan ITDP. Menurut dia, kajian ini bisa menjadi panduan untuk mencapai target elektrifikasi yang dicanangkan kementerian. Kementerian Perhubungan sendiri menargetkan elektrifikasi 90 persen armada angkutan umum di 42 kota pada 2030.
“Ini tinggal lima tahun nih, makanya kami terus melakukan elektrifikasi dan dibantu oleh ITDP melakukan kajian bagaimana proses itu bisa kami percepat,” kata Yani kepada wartawan saat ditemui usai acara.
Jangan Buang Karcis Bus, Bisa Jadi Jaminan Barang Hilang dan Asuransi!
