Tersandung Masalah Diplomatik, Pria Rusia Ini ‘Terjebak’ di Bandara Soetta Selama 3 Minggu!
Bandar udara utama di Indonesia, Soekarno Hatta mendapat sorotan dari publik dunia setelah petugas di sana menahan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia selama kurang lebih tiga minggu. Penahanan WNA bernama Denis Saltanov ini sendiri dilatarbelakangi oleh urusan diplomasi yang tercampur-aduk. Kondisi yang dialami Denis semakin parah ketika otoritas bandara tertangkap mata kamera tidak memperlakukan Denis sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Agar Proses Imigrasi Lebih Cepat, Yuk Manfaatkan Autogate di Bandara Soekarno-Hatta
Dilansir KabarPenumpang.com dari laman ladbible.com (26/6/2018), Denis sendiri sebenarnya telah menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelum terjebak di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Denis sempat pergi ke Malaysia. Namun setibanya di Malaysia, ia malah disuruh kembali ke Indonesia karena peraturan di sana menegaskan bahwa dana yang ia bawa tidak cukup untuknya tinggal di Malaysia.
Alhasil, ia kembali lagi ke domisili sang Istri, Indonesia. Sayangnya, pabean Indonesia mengatakan bahwa sebagai akibat dari deportasinya dari Malaysia, Denis dilarang pula untuk masuk ke Indonesia. Sebuah laporan menyebutkan bahwa larangan tersebut merupakan prosedur hukum yang harus dijalani.
Terlepas dari itu semua, Denis yang malang kini terombang-ambing tidak bisa masuk negara manapun. Ia terpaksa tinggal di Bandara Soekarno-Hatta hingga waktu yang tidak ditentukan – setidaknya hingga permasalahan kompleks ini selesai. Diketahui, Istri Denis yang turut pergi bersama sang Suami diperbolehkan pergi karena ia memegang paspor, namun tidak dengan Denis. Paspornya telah disita, yang pada akhirnya berbuntut pada dirinya yang tidak bisa masuk ke negara manapun, termasuk Tanah Airnya, Rusia.
Salah satu pihak yang berdiri di samping Denis adalah organisasi non-pemerintahan, CST Commands. Organisasi ini memperjuangkan Denis untuk bisa menyelesaikan masalahnya dan kembali menuju kampung halamannya. Namun apa yang didapati oleh organisasi tersebut? Mereka mendapati Denis diperlakukan secara tidak layak oleh otoritas bandara. Selain tidur beralaskan kardus, CST Commands juga mengatakan bahwa Denis sempat dipukuli dan dipermalukan oleh otoritas bandara.
Baca Juga: Dalam Jumlah Pergerakan Penumpang, Bandara Soekarno-Hatta Unggul Tipis dari Changi
“Dia (Denis) akan senang dideportasi, tetapi baik pihak berwenang Indonesia maupun Konsulat Rusia tidak mau mewajibkan dia dengan cara ini,” ungkap salah seorang juru bicara dari CST Commands. “Istrinya tidak bisa mengunjunginya. Setidaknya, dia masih mendapatkan makanan,” tandasnya.
Kasus yang menimpa Denis ini bukanlah yang pertama terjadi. Sebelumnya sudah banyak WNA yang ‘terperangkap’ di bandara karena masalah diplomatik atau masalah dokumen (paspor). Tidak banyak informasi lain yang dapat digali mengenai kelanjutan kasus Denis ini, namun satu yang pasti, tindakan intimidasi berlebih yang dilakukan oleh otoritas bandara sewaktu-waktu bisa menjadi bumerang bagi otoritas bandara.
Identifikasi Biometrik di Bandara Canberra Mencapai Akurasi 94 Persen
Identifikasi penumpang dengan teknologi mulai dikembangkan beberapa bandara di dunia. Salah satunya adalah Dubai yang mengembangkan smart tunnel dan akuarium virtual untuk memudahkan pemeriksaan data penumpang. Uniknya dalam pemeriksaan ini jika biometrik penumpang tidak ada masalah, maka di akhir perjalanan akan ada pesan have a nice trip. Tapi jika ditemukan masalah, maka petugas akan memeriksa ulang penumpang secara manual..
KabarPenumpang.com melansir dari laman planetbiometrics.com (11/7/2018), dimana Bandara Canberra di Australia pun tidak ingin kalah saing dan membuat teknologi pengenalan wajah yang sudah akurat hingga 94 persen. Dari studi awal yang dilakukan Department of Home Affairs, solusi tersebut mendapatkan hasil yang cukup akurat pada pelancong yang datang ke Ibu Kota Negera Kangguru tersebut.
Baca juga: Gandeng Qantas Airways, Bandara Internasional Sydney Operasikan Fitur Face Recognition
Hasil uji coba teknologi pengenalan wajah ini di Bandara Canberra sendiri menjadi solusi kontrol biometrik otomatis untuk memudahkan pengenalan penumpang di kedatangan. Solusi ini dibuat untuk mencocokkan individu atau penumpang dengan gambar wajah yang disimpan dalam pemrosesan penumpang lanjutan (transit).
Sehingga dengan adanya solusi pengenalan wajah biometrik membuat penumpang tidak lagi menunjukkan paspor mereka di gerbang dan ‘menghapus’ peran bagian imigrasi. Sedangkan untuk urusan penerbangan dalam negeri atau domestik, pihak bandara sedang dalam proses memudahkan penumpang dengan teknologi morpho di semua bandara internasionalnya.
Solusi tersebut diberikan penyedia teknologi Vision Bos yang menyediakan smartgate baru untuk gerbang keberangkatan bandara di Australia. Kesepakanan Vixion Box dengan pihak bandara yakni dengan nilai AUS$22,5 juta atau Rp239 triliun pada Juli kemarin untuk merombak terminal kedatangan bandara.
Departemen ini juga ingin agar 90 persen pelancong mancanegara untuk diproses secara otomatis dengan solusi itu pada tahun 2020 mendatang. Diketahui, Bandara Canberra merupakan bandara pertama yang menerima smart gates tersebut pada November kemarin.
Baca juga: Fasilitas Pertumbuhan Penumpang, Bandara Global Bakal Terapkan Teknologi Biometrik
Awalnya dioperasikan hanya dalam bentuk mode kotak dan masih mengharuskan pelancong memasukkan paspor untuk di proses. Namun kini, dengan solusi pengenalan otomatis yang diuji coba pada 2200 pelancong.
“Percobaan menghadapi kepindahan dilakukan di Exit Marshall Point dan melibatkan 2200 pelancong. Rata-rata hasilnya adalah 94 persen dari pelancong yang berpartisipasi cocok dan tidak ada kesalahan identifikasi,” ujar departemen tersebut.
Pemprov DKI Lanjutkan Program Pembangunan Halte TransJakarta di Jalur Tol
Walaupun sempat menuai kontroversi dalam masa kampanye Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno, namun proyek pengadaan jalur TransJakarta di enam jalur tol dalam kota Jakarta hingga kini masih digodog. Rencananya, jalur yang diproyeksikan akan menimbulkan kemacetan ini sendiri akan rampung pada tahun 2023 mendatang.
Baca Juga: TransJakarta Perkenalkan 3 Varian Bus Baru, Lebih Bersahabat Bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia
Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya kini hanya melanjutkan apa yang sudah dirancang sebelumnya. “Sempet ditolak tapi sudah dibangun, jadi kita rampungkan. Kita hentikan polemiknya dan kita pastikan tidak menambah kemacetan, justru menampung TJ. Karena dulu zaman Foke (Fauzi Bowo) sudah memberikan persetujuan dengan syarat TJ boleh beroperasi,” Ujar Sandiaga, dikutip KabarPenumpang.com dari laman tribunnews.com (13/7/2018).
Dilansir dari laman sumber lain, enam ruas tol dalam kota ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang terlampir dalam Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 maupun dalam Peraturan Presiden (Perpres) perubahan No.58 Tahun 2017. Masuknya proyek ini ke dalam PSN mewajibkannya harus dimulai sebelum 2019.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Jakarta Toll Road Development selaku kontraktor dari proyek ini, Frans Sunito mengatakan bahwa keseluruhan progress proyek ini baru berada di level 16 persen. Pembangunan tahap 1 ini terbagi ke dalam tiga sesi ; Sesi A menghubungkan ruas Kelapa Gading – Pulo Gebang dengan panjang 9,3km, Sesi B menghubungkan Grogol – Semanan dengan panjang 8,6km, dan Sesi C menghubungkan Grogol – Kelapa Gading dengan panjang 12,3km.
Kini pihak kontraktor tengah mengejar target untuk menyelesaikan Sesi A, sementara Sesi B dan C akan menyusul dan diproyeksikan mulai dikerjakan pada pertengahan tahun depan. “Tahap 1 ini akan jadi urat nadi wilayah Barat – Timur DKI Jakarta,” ujar Sandiaga. Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan halte bus yang ada di dalam tol akan dibuat terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti LRT, Commuter Line, dan MRT.
Baca Juga: Percayakan Produk Eropa Ketiga Kalinya, TransJakarta Resmi Gunakan Sasis Volvo
“Kita pastikan ada satu line untuk TJ. Kita harapkan ini bukan hanya menambah jumlah kendaraan, tapi juga dengan dipakai di TJ dan akan terintegrasi dengan TOD (Transit Oriented Development) MRT Jakarta,” ujar Sandi.
Universitas Indonesia MoU dengan Damri Untuk Kembangkan Bus Listrik
Bus listrik di masa ini perlahan-lahan mulai populer dengan teknologinya yang ramah lingkungan dan hemat energi. Terbukti hampir disemua negara di dunia terus mengembangkan teknologi pada bus listrik yang diproduksinya.
Baca juga: Inilah Citaro, Primadona Bus Listrik Besotan Mercedes Benz
Hal ini membuat Indonesia tidak ketinggalan, sebab Universitas Indonesia baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perum DAMRI dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini ketiganya sepakat mengembangkan operasi bus listrik nasional produksi UI serta berkomitmen untuk memesan beberapa unit bus listrik buatan Fakultas Teknik UI.
Rektor UI Muhammad Anis mengatakan UI memiliki tim riset mobil listrik atau tim Mobil Listrik Nasional yang bernama tim Molina. KabarPenumpang.com merangkum dari berbagai laman sumber, tim Mobil Listrik Nasional UI kini telah meluncurkan Molina UI-EV Bus. Ini adalah bus listrik hasil dari riset yang sudah siap untuk dikomersialkan.
Meski besutan anak negeri, bus tersebut memiliki sifat ramah lingkungan dan hemat energi, selain itu patut dibanggakan dan dipromosikan. Sehingga kedepannya Molina UI-EV akan siap dipasarkan untuk turut meramaikan industri otomotif Indonesia.
“Pengembangan bus listrik ini sejalan dengan tren kendaraan masa depan, yaitu kendaraan dengan konsep hemat energi dan ramah lingkungan,” kata Anis yang dikutip KabarPenumpang.com dari Republika.co.id.
Tak hanya itu, adanya pengembangan bus listrik ini sendiri, UI ikut andil dalam program pemerintah yakni menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 mendatang. Sebagai universitas dengan kampus ramah lingkungan, UI diklaim berusaha memanfaatkan 25 persen untuk kegiatan akademis dari luas sekitar 320 hektare.
Baca juga: Berharap Mampu Pasok Kebutuhan Bus di Bandara, Moeldoko Hadirkan Prototipe Bus Listrik Ketiga
Adapun sisanya, kampus juga berkomitmen untuk 75 persen dari lahan tersebut agar tetap hijau dengan fungsi sebagai hutan kita serta melestarikan keberadaan tujuh danau di sekitarnya.
“Sehingga, ekosistem di lingkungan kampus tetap terjaga keseimbangannya, juga mendukung visi UI sebagai green campus,” tambah Anis.
Ke depannya, UI disebut akan terus melakukan inovasi dan pengembangan bus listrik ini, tidak hanya dari segi kendaraan, tetapi juga beberapa hal yang mendukung operasionalisasi bus listrik seperti pabrikasi, charging station dan after sales service.
Cina Luncurkan Fuxing High-Speed Train, Mampu Tembus Kecepatan 350 km Per Jam!
Negeri Tirai Bambu kembali unjuk gigi sebagai negara yang maju di segala bidang. Baru-baru ini negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia ini merilis layanan kereta peluru terbarunya yang digadang mampu menembus kecepatan maksimum 350 km per jam. Selain itu, kehadiran armada bernama Fuxing High-Speed Train ini juga diproyeksikan untuk melipatgandakan kapasitas yang dilayani oleh armada sebelumnya.
Baca Juga: Kereta Peluru Fuxing Akhirnya Kembali Merajai Dunia Kereta Api Cina
Dilansir KabarPenumpang.com dari sejumlah laman sumber, Fuxing High-Speed Train yang menarik 16 gerbong ini berangkat Shanghai Hongqiao Railway Station pada Senin (1/7/2018) sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Dengan panjangnya yang mencapai 415 meter, kereta ini diproyeksikan untuk mengangkut 1.193 penumpang setiap perjalanannya, atau dua kali lipat layanan kereta komersial di Cina.
Dengan kecepatan maksimum yang sudah disebutkan di atas, itu berarti kereta ini mampu menghubungkan Shanghai dan Beijing yang terpaut jarak 819 mil (1.318km) hanya dengan waktu empat jam 28 menit saja.
Menurut Shanghai Railway Station, sebanyak tiga kereta cepat ini nantinya akan beroperasi di ute G2 / G3, G10 / G11 dan G118 / G149 antara Shanghai dan Beijing. Selain itu, Fuxing High-Speed Train ini juga memiliki kursi first-class dan business-class yang lebih banyak ketimbang layanan lainnya.
Hadirnya layanan kereta cepat di Cina dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang ternyata telah mengubah budaya berkendara masyarakatnya sendiri. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh China Railway Corporation, rata-rata okupansi Fuxing High-Speed Train antara Shanghai – Beijing mencapai angka 94 persen. Angka tersebut menguat 17,5 persen dari layanan lain yang mengular di jalur yang sama.
Baca Juga: Terbebas dari Status Skors, Kereta Peluru Cina Siap Mengular Kembali
Kedepannya, akan ada tambahan enam kereta cepat yang menghubungkan Shanghai dengan sejumlah destinasi lain di Negeri Tiongkok, seperti Provinsi Fujian, Hunan, Jiangxi dan Shanxi. Terhitung sejak debutnya, Fuxing High-Speed Train telah mengangkut lebih dari 2,8 juta penumpang.
Wakil Kepala Shanghai Railway Station, Wu Peng memperkirakan bahwa pada puncak liburan musim panas ini, kereta akna mengangkut sekitar, “21,5 juta penumpang. Terhitung sejak 1 Juli hingga 1 Agustus 2018 mendatang,”
Penuh Polemik, Maroko Siap Operasikan Kereta Cepat Penuh di Penghujung 2018
Nampaknya tidak hanya Indonesia saja yang kini tengah berupaya untukmenghadirkan jaringan kereta cepat di negaranya, pun dengan Maroko. Diketahui, Maroko kini tengah mempersiapkan kehadiran dari kereta berkecepatan tinggi yang diproyeksikan beroperasi pada akhir tahun 2018 ini. Pernyataan tersebut dilontarkan langsung oleh operator kereta di negara matahari tenggelam, Office National des Chemins de Fer (ONCF).
Baca Juga: Lintasi Hutan di Karawang, Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Optimis Tuntas Akhir Tahun
Dilansir KabarPenumpang.com dari laman xinhuanet.com (13/7/2018), adapun jaringan kereta cepat ini nantinya akan menghubungkan kota Tangier di Mediterania dengan salah satu kota terbesar yang juga merangkap sebagai Ibukota Keuangan, Casablanca. “Komisioning proyek unggulan ini sudah dicapai pada bulan Juni kemarin,” tutur salah satu juru bicara dari ONCF.
Pihak operator kereta juga optimis bahwa hadirnya jaringan kereta cepat ini dapat membawa perubahan yang signifikan. “Sebuah modernisasi, penanda kemajuan, dan inovasi,” ungkap sang juru bicara. “Jaringan kereta cepat ini juga dapat membangun citra negara menjadi lebih baik lagi, mengingat kondisi negara yang masih berupaya untuk membangun masa depan yang lebih cerah,” imbuhnya.
Sebenarnya, proyek ini sudah mulai direncanakan sejak tahun 2005 silam dan baru mendapat putusan untuk memulai pembangunan pada November 2007. Lalu pada Februari 2010, ONCF secara resmi menandatangani pendanaan pembangunan proyek ini senilai 20 juta Dirham atau yang setara dengan Rp7,83 triliun.
Pada Desember 2010, ONCF menandatangani kontrak kerja sama dengan Alstom – berperan sebagai penyedia armada kereta cepat – dengan nilai kontrak 400 juta Euro atau yang setara dengan Rp6,7 triliun untuk 14 kereta Euroduplex yang masing-masing mampu mengangkut 533 penumpang.
Patut diketahui, hampir mirip seperti Indonesia, proyek kereta cepat ini juga sempat menuai kecaman dari beberapa golongan. Golongan yang kontra dengan pembangunan jaringan kereta cepat ini menilai kehadirannya belum terlalu dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah transportasi di Maroko. Selain itu – mereka menilai – alangkah lebih bijaksananya jika anggaran yang digunakan untuk pembangunan dialokasikan untuk maslaah yang lebih serius di sana.
Baca Juga: Whoosh! Inilah Lima Kereta Tercepat di Dunia, Proyek di Indonesia Ada di Peringkat Berapa Ya?
Terlepas dari polemik yang sempat membara di Maroko tentang rencana pengadaan jaringan kereta cepat ini, kabar terakhir menyebutkan bahwa pihak operator kini tengah membuka ‘sayembara’ untuk menciptakan logo dari kereta cepat yang pada uji cobanya beberapa waktu yang lalu berhasil menempuh kecepatan 352 km per jam. Sebagai informasi tambahan, proyek yang telah dikembangkan selama kurang lebih satu dekade ini dibiayai oleh banyak mitra, diantaranya adalah ONCF, Perancis, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.
FAA Menolak Aturan Pembatasan Jarak Kursi di Kabin Pesawat
Mempersempit kursi dalam pesawat mungkin memang membuat untung maskapai, tapi tidak bagi penumpang. Bahkan dengan tubuh yang lebih besar dari standar, penumpang akan sulit masuk kedalam kursinya. Sayangnya, permasalahan penyempitan jarak kursi tersebut tidak digubris oleh Federal Aviation Administration (FAA) yang menolak terkait ukuran kursi tersebut.
Baca juga: Tolak Atur Regulasi Kursi Pesawat, FAA: Kenyamanan Penumpang Bukan Masalah Keamanan
FAA sebenarnya sempat diperintahkan oleh hakim di Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Distrik Sirkuit Columbia tahun 2017 lalu untuk menangani kasus kursi maskapai penerbangan yang jaraknya menyusut secara drastis. KabarPenumpang.com merangkum dari laman marketwatch.com (9/7/2018), FAA pada 6 Juli 2018 kemarin menanggapi perintah itu dengan memutuskan bahwa penyusutan kursi pada kenyataannya tidak mempengaruhi keamanan konsumen. Sehingga membuat FAA tidak menetapkan batas pada ruang kaki atau lebar tempat duduk penumpang.
“FAA tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa dimensi tempat duduk saat ini menghambat kecepatan evakuasi penumpang, atau bahwa peningkatan ukuran penumpang menciptakan masalah evakuasi. Selama evakuasi, penumpang berdiri hanya dalam beberapa detik, yang waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk keluar darurat untuk mulai berfungsi dan untuk garis yang mulai terbentuk di lorong untuk membersihkan,” ujar juru bicara FAA.
FlyersRights.org sempat mengajukan petisi pada 2017 lalu terkait ruang kaki atau jarak kursi dengan rata-rata pada penerbangan domestik 31 inci. Maskapai penerbangan ekonomi seperti Frontier dan Spirit memiliki jarak terendahyakni 28 inci dan lebar kursi pun mengalami penurunan.
Mei lalu, American Airlines AAL, -8,08 persen direncanakan akan mendatangkan Boeing BA, -1,89 persen Max jetliners dengan dua inci lebih sedikit ruang kaki di pelatih 29 inci versus 31 inci, tetapi kembali mengevaluasi rencana itu pada bulan Juni untuk mempertahankan setidaknya 30 inci dari ruang untuk kaki. Selain tidak nyaman, kursi menyusut mengancam kemampuan untuk mengevakuasi pesawat dalam waktu 90 detik.
“Satu-satunya cara yang mungkin adalah untuk masyarakat yang bepergian adalah dengan protes publik yang luar biasa. FAA mengatakan bahwa mereka tidak melihat bukti bahwa ukuran penumpang, usia atau kapasitas fisik mempengaruhi waktu evakuasi karena menolak melakukan pengujian yang benar-benar mencerminkan populasi penumpang saat ini dan kursi yang menyusut dan lebar lorong dengan cara yang realistis,” kata Paul Hudson, presiden FlyersRights.org.
Tempat duduk yang sempit juga meningkatkan ketegangan di pesawat dan dapat mengatur panggung untuk pengalaman di atas kapal yang tidak menyenangkan, menurut Christopher Elliott, seorang advokat perjalanan konsumen dan pendiri Advokasi Konsumen Elliott. Dia menghubungkan meningkatnya jumlah perkelahian dan pertengkaran yang dipublikasikan secara besar-besaran pada penerbangan ke ketegangan yang meningkat karena ketidaknyamanan di udara.
Baca juga: Terkait Masalah Seat Pitch, FAA Dipaksa Perbaharui Peraturan Penerbangan
“Orang-orang memiliki lebih sedikit ruang di kursi, tempat duduk kurang nyaman dari sebelumnya, dan mereka bereaksi dengan cara yang sangat mudah diprediksi mereka panik. Ukuran kursi minimum bisa menghentikan konfrontasi di udara ini,” katanya.
Mungkin masih ada kemungkinan ukuran tempat duduk akan diatasi pada tahun mendatang, namun. Inspektur Jenderal Departemen Transportasi AS Calvin Scovel mengumumkan peninjauan standar evakuasi FAA pada bulan Juni, menanggapi permintaan dari House Transportation Committee. Dia mencatat bahwa pesawat modern memiliki lebih banyak kursi, penumpang yang lebih besar dan memuat lebih banyak tas jinjing.
