Uber menjadi platform ride-hailing pertama di Hong Kong pada tahun 2014 lalu dan beroperasi tanpa regulasi formal. Hal ini yang membuat kantor Uber tahun 2015 harus digeledah dan menangkap pegemudi mereka yang beroperasi tanpa lisensi.
Saat ini kemudian Pemerintah Kota Hong Kong mengusulkan peraturan untuk platform ride-hailing seperti Uber pada Selasa (15/7/2025). Usulan peraturan ini hadir setelah bertahun-tahun menjadi pembicaraan dan keluhan dari pengemudi taksi berlisensi di kota tersebut yang merasa menghadapi persaingan yang tidak adil.
Apalagi belakangan ini, industri taksi kota mengalami penurunan pendapatan, menyatakan bahwa ketidakhadiran regulasi memberikan keunggulan tidak adil bagi layanan ride-hailing. Dalam dokumen yang diajukan ke legislatif, Biro Transportasi dan Logistik menyatakan bahwa semua platform yang menyediakan layanan ride-hailing harus memperoleh lisensi dan mematuhi syarat-syarat tertentu.
Siapa pun yang menyediakan layanan platform ride-hailing tanpa lisensi yang sah dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Dalam pernyataan kepada Reuters, juru bicara Uber HK mengatakan regulasi tersebut merupakan “tonggak penting”.
“Kami senang melihat standar keselamatan dan layanan – seperti asuransi wajib, ujian pengemudi, dan inspeksi kendaraan rutin – menjadi fokus utama dalam regulasi yang diusulkan,” kata juru bicara tersebut yang dikutip dari straitstimes.com.
Namun, pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa Uber khawatir tentang batas jumlah kendaraan berbagi tumpangan yang diusulkan.
“Batasan buatan berisiko meningkatkan waktu tunggu, menaikkan harga bagi penumpang, dan membatasi peluang penghasilan bagi pengemudi,” kata juru bicara itu lagi.
Dia menambahkan bahwa Uber menantikan pembicaraan lanjutan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut survei yang dilakukan Uber terhadap lebih dari 4.800 pengemudi di Hong Kong, hampir 80 persen khawatir bahwa kuota ketat dan biaya lisensi tinggi dapat mengancam mata pencaharian mereka.
Pemimpin kota, Mr John Lee, mengatakan dalam konferensi pers pada 15 Juli bahwa ada konsensus di masyarakat bahwa layanan ride-hailing harus diatur untuk melindungi keselamatan penumpang.
“Saya setuju bahwa masalah ini kompleks, tetapi saya pikir masalah ini tidak boleh ditunda lebih lanjut dan pemerintah harus menemukan solusi,” kata Mr Lee.
Dia juga mengatakan bahwa perlu menciptakan lingkungan di mana layanan ride-hailing dan taksi tradisional dapat beroperasi secara bersamaan. Biro Transportasi dan Logistik mengatakan bahwa pengaturan kuota akan diusulkan pada paruh pertama tahun 2026.
