Tujuan utama dari hadirnya sarana transportasi berbasis massal adalah untuk menekan volume kendaraan di jalanan. Dengan begitu, konsentrasi para pengguna kendaraan pribadi akan terpecah dan jalanan menjadi sedikit lengang. Namun apa jadinya jika target tersebut meleset ketika layanan transportasi massa sudah tersedia?
Baca Juga: Di Malaysia, Jalur MRT Ini Justru Sepi Peminat
Inilah yang terjadi di negara tetangga – Malaysia, dimana volume kendaraan di jalanan masih tetap tinggi kendati sarana transportasi berbasis massal di sana sudah mampu menghubungkan banyak titik penting. Ada banyak fakta yang seolah menampik semua perkiraan yang dirilis oleh badan survei.
Sebut saja sebuah survei yang dibuat oleh FT pada kuartal keempat tahun 2017 yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan besar dalam penggunaan transportasi umum di Kuala Lumpur dibandingkan lima negara di Asia Tenggara lainnya, kecuali Jakarta. Sebuah survei lain juga memprediksikan jumlah pengguna angkutan umum di Kuala Lumpur akan mengalami peningkatan pada tahun 2018 ini.
Namun apalah arti prediksi jika fakta di lapangan berkata lain. Memegang predikat sebagai negara yang memiliki tingkat kepemilikan kendaraan pribadi tertinggi di Asia Tenggara (415 mobil per 1000 orang di tahun 2017), masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur masih lebih memilih untuk bepergian menggunakan kendaraan pribadi kendati jaringan kereta api di sana sudah bisa dibilang sangat maju.
Dilansir KabarPenumpang.com dari laman todayonline.com, biaya pembangunan MRT Sungai Buloh – Kajang (SBK) sebesar Rm23 miliar atau yang setara dengan Rp81,9 triliun ini (tidak termasuk biaya tanah dan konsultasi) sangat jauh dari ekspektasi, manakala pada Januari 2018 silam, data menunjukkan bahwa MRT SBK hanya mampu mengangkut 132.000 penumpang – target 400.000 hingga 500.000 penumpang.
Bak sebuah dagelan ketika orang-orang di Kuala Lumpur lebih senang bermacet-macetan di jalan padahal jaringan kereta api mereka sudah sangat berkembang – walaupun tidak sempurna. Mundur ke tahun 2014 dimana World Bank telah memperkirakan kemacetan yang terjadi di Kuala Lumpur telah menurunkan produk domestik bruto antara 1,1 dan 2,2 persen.
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kemacetan yang terjadi di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur tidak bisa diurai hanya dengan mengandalakan kereta api saja. Sebut saja Singapura yang memiliki sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang terbukti ampuh menekan titik kemacetan di sana. Hal serupa pernah dicoba Jakarta, namun Pemprov DKI di era Basuki Tjahja Purnama (Ahok) ternyata mengalami sedikit kendala yang pada akhirnya mendorong kelahiran dari sistem ganjil – genap.
Baca Juga: MRT Malaysia Butuhkan 250.000 Penumpang per Hari Agar Bisa Tembus Break Even Point
Kendati sepi penumpang, tidak membuat operator MRT di Malaysia ini kehilangan asa untuk melebarkan sayap. Sebut saja MRT Corporation tengah menghubungkan Kuala Lumpur dengan Putrajaya yang diharapkan pengoperasiannya bisa dimulai pada tahun 2021 mendatang. Belum lagi rencana dari pemerintah Johor Bahru yang akan memperpanjang jaringan MRT Malaysia menuju Singapura yang diproyeksikan rampung pada tahun 2024.
Akahkan pembangunan jaringan kereta di Malaysia tersebut akan mengalami kerugian lagi seperti jalur-jalur pendahulunya?
