Privatisasi adalah proses penjualan perusahaan milik negara ke sektor swasta. Privatisasi mungkin dilakukan dengan berbagai macam alasan dan kepentingan, seperti sisi positif yang dikemukanan adalah pada perbaikan kualitas layanan sampai dapat mengurangi beban keuangan pemerintah. Namun, tak selamanya langkah privatisasi bisa pas dilakukan, seperti di India, privatisasi pada perusahaan kereta api dianggap merupakan kebijakan yang keliru.

Baca juga: Pertama Kalinya Jaringan Kereta India Berhenti Operasi Dalam 167 Tahun

Dalam perspektif pelayanan publik dan kepentingan nasional, privatisasi pada jaringan kereta api India dianggap sebagai ide yang buruk. Pasalnya yang akan mendapatkan keuntungan adalah swasta dan publik mendapatkan kerugian. Ini terjadi dalam pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang tidak pernah serius mendanai lembaga publik.

Sejak Modi menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2014 ternyata pemerintahannya telah membuka saluran untuk menjual sektor publik dan mengubah kebijakan Foreign Direct Investment atau FDI pada Agustus 2014. Di mana pemerintah memasukkan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sepuluh area perkeretaapian termasuk elektrifikasi, sistem persinyalan dan terminal kargo.

Dirangkum KabarPenumpang.com dari newslaundry.com (18/3/2021), Nantinya ini akan membawa mereka di bawah seratus persen FDI melalui jalur otomatis yang berarti pembeli atau investor tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari Reserve Bank of India atau pemerintah. Rencana Kereta Api Nasional, atau NRP mengatakan, semua kereta barang akan diprivatisasi pada pada 2031, bersama dengan 30 persen dari 750 unit stasiun KA.

Semua gerbong AC yang menghasilkan keuntungan juga akan diprivatisasi. Hanya kereta penumpang kelas dua yang merugi yang akan tertinggal dengan rel. Menariknya, pemain swasta hanya perlu berinvestasi dalam menjalankan kereta. Pengemudi dan penjaga akan berasal dari rel kereta api seperti halnya relnya. Kereta api juga akan memelihara stasiun, sementara pemesanan akan dilakukan oleh Indian Railway Catering and Tourism Corporation, atau IRCTC, anak perusahaan dari Indian Railways.

Ini berarti Kereta Api India hanya akan menjalankan kereta penumpang yang merugi sementara semua kereta yang menghasilkan keuntungan akan dioperasikan oleh sektor swasta. Sehingga bisa dikatakan tidak ada data yang didapat dari privatisasi perekeretaapian.

Hal ini karena Indian Railway hanya akan memungut biaya pengangkutan termasuk biaya untuk menggunakan lokasi stasiun, mesin kereta api, rel, sinyal, overhead listrik serta gaji masinis. Sedangkan pihak swasta akan bebas mengutip harga berapa pun dan dapat menggunakan harga dinamis seperti yang tejadi pada perjalanan udara.

Untuk menyikapi ini, penting untuk menyoroti kasus Reliance Infrastructure, yang meninggalkan Delhi Airport Link Metro pada Juli 2012 setelah lebih dari setahun beroperasi karena tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan. Delhi Metro Rail Corporation, atau DMRC, memiliki perjanjian dengan Reliance untuk pengembangan dan pemeliharaan jalur kereta bandara dengan dasar pembagian investasi 50-50.

Total biaya proyek adalah Rs5.800 crore, dan DMRC menyumbang Rs 2.915 crore. Sisanya akan ditanggung oleh Reliance tetapi, melalui pemotongan biaya besar-besaran, mereka menahan seluruh investasi. Setelah selesai, proyek metro ditemukan memiliki struktur yang lemah dengan kebocoran dan cacat. Selain itu, Reliance menetapkan Rs150 sebagai ongkos, mengharapkan 44.000 penumpang akan menggunakan layanan mereka sehari.

Tetapi itu tidak terjadi dan tidak ada keuntungan. Reliance menutup operasi di tengah jalan dan DMRC harus mengambil alih. Setelah perbaikan, mereka membuka kembali jalur dengan tarif Rs50, dan penumpang kembali. Bisa dikatakan sudah terbukti berkali-kali bahwa sektor swasta tidak datang untuk berinvestasi di infrastruktur karena memiliki masa tunggu yang panjang, dan mereka harus menunggu keuntungan datang.

Baca juga: Tindaklanjuti Masalah Malfungsi Roda Kereta, Indian Railways Siap Pasang Sensor Canggih!

Perkeretaapian India didorong oleh kewajiban sosial untuk menyediakan fasilitas transportasi dasar bagi warga masyarakat, dan meletakkan dasar bagi beberapa kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah. Jadi privatisasi perkeretaapian berarti memprivatisasi keuntungan dan membebani sektor publik dengan kerugian.